DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Beri Pendampingan Hukum Korban Dokter Cabul

DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Beri Pendampingan Hukum Korban Dokter Cabul DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Beri Pendampingan Hukum Korban Dokter Cabul

Mojokerto – Dinas Pengendalian Penbersemayam Keluarga Berencana membarengi Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto memberikan pendampingan hukum terhadap PL (15) nan merupakan objek persetubuhan di bawah umur nan diduga dilakukan sama oknum dokter, AND (60).

Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi mengatakan, pihaknya menjamin tidak atas ada intervensi daripada pihak manapun terkait kasus yang menimpa umpan asal Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto tersebut. “Diperlukan pendampingan secara menyeluruh daripada umpan, keluarga maka kuasa hukum kepada mengawal kasus ini,” membukanya, Selasa (10/12/2019).

Pihaknya sudah mengantisipasi berbagai bentuk intervensi dengan luar. Menurutnya, pendampingan hukum dilakukan bagi mengawal apakah ada indikasi dengan pihak-pihak lain dengan luar kasus pencabulan akan dilakukan kelanjutan oknum dokter tersebut. Misalkan dugaan human trafficking selanjutnya sebagainya.

“Kita berkolaborasi bersama berkerja klop baik dengan penyidik kepolisian, apa adapun dibutuhkan untuk penyidikan bagi dicukupi. Korban sempat khawatir mengungkap kasus terbilang sesangkat kami memberikan pendampingan penuh terhadap adapun bersangkutan. Apalagi, ini terjadi dalam wilayah kita,” kaperbahasan.

Yudha menjelaskan, Kabupaten Mojokerto sudah melibatkan gugus tugas Pefasilitas Perempuan dengan Anak (PPA) batas tingkat desa bahwa mempermudah memberikan pendampingan menyeluruh terhadap target kebugemarn asusila beserta keluarganya. Sebatas pihaknya menjamin tidak bakal ada intervensi dari pihak luar.

“Hukum tidak ada pengecualian mau PNS, non PNS ataupun swasta jadi UU tentang perlindungan anggota dekat bawah umur itu berlaku cukup semuanya. Kami sudah menelusuri rekam jejak mulai dari awal sasaran digurauri pekerjaan bagaikan PRT Agustus 2019 santak sasaran dilecehkan. Kondisi psikologis sasaran juga kami dampingi,” jelasnya.

Korban juga hendak dibantu visum gratis nan digunakan penyidikan, pendampingan hukum bersama psikologis klinis. Yudha menyebutkan, nan teristimewa merupakan reintergrasi pemulihan terhadap korban bagaimana nantinya pemulihan, sosial ekonomi agar korban bisa hidup wajar seperti sedia kala.

“Jika diperlukan kami buat menyediakan rumah aman bagi korban berupa kemembatuan penampungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak cucu dibawah umur bahwa letaknya buat dirahasiakan. Tujuannya agar korban bisa kembali menyala alami,” paparnya. [tin/suf]